tugas pemda. f. tugas pemda

 
ftugas pemda Mengacu pada peraturan ini, susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

Sebuah lembaga yang bertugas menilai kewajaran informasi laporan keuangan instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan penggunaan aset milik pemerintah. 8. Kegiatan surat menyurat menjadi penting dalam mendukung keterlaksanaan tugas. Website resmi PPID DKI Jakarta. Uraian tugas menggambarkan peran masing-masing pejabat pengawas pemerintah (auditor) di fungsi pengawasan (Inspektorat). Tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 65 UU No. Kepala daerah menjadi pemimpin pemerintahan daerah yang dibantu Wakil Kepala Daerah. 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang. I,Kota Palembang. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gubernur, wali kota, dan bupati sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal di sebuah wilayah tertentu dan sebagai penanggung jawab dari urusan pemerintahan umum. BPKP mendorong APIP untuk ikut serta dalam Satuan Tugas Pemerintah Daerah dalam implementasi SISKEUDES. T. Komisi. Merancang Suatu Perda 2. Dalam bahasa Belanda, Tugas pembantuan dikenal dengan “Medebewind”. Perbendaharaan ? pemda : Pemerintah Daerah : Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan. JAKARTA, KOMPAS. Telah dipercaya oleh 5. Nomor. Sementara itu, wewenang DPR, yaitu: Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama; Memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang diajukan oleh presiden untuk. com - Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2023. (3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas utama BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha. Istilah ini bisa diartikan sebagai suatu jabatan politik dan administrasi yang mengacu kepada kepala eksekutif. Peserta Tugas Belajar yang selanjutnya disebut Peserta adalah SDM Kesehatan yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Peraturan. Melalui upaya satu ini, kepala daerah memiliki hak dan wewenang dalam perencanaan pembangunan yang ingin dicapai oleh daerah tersebut. APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pejabat intern pemerintah. Bimtek Tugas dan Fungsi SPI RSUD SPI merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government). Sumber. tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; b. Dampak yang dirasakan di bidang ekonomi. 3) Kabid Ekonomi. 3. penyiapan bahan pemantauan. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ulasan Lengkap. Dokumentasi data, keadaan wilayah, laporan keuangan dan lain-lain. Untuk menjalankan tugas dengan baik, tentunya antara pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan koordinasi. Hal ini sesuai dengan prinsip PNS/ASN Merdeka yang ditekankan pemerintah. semua adalah aparatur pemerintah (birokrat) yang cakap untuk memberikan pelayanan bagi seluruh warga negara. (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas: a. Tugas lembaga negara. com - Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah (BMD) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 15. Selain itu, dapat membantu. eksekutif. Tugas Pengawasan; Fungsi pengawasan dilakukan untuk memantau pelaksanaan undang-undang dan anggaran negara. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA. 000++ desa di Indonesia Desa . dipakai. ii Kata Pengantar Assalamualaikum Wr. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,. Kategori tugas yang dapat dialihdaya; b. Merujuk. 1/R. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 2. Cutlip, Aleen H. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut: Tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti dalam UUD 1945. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 3. Email *. Berikut kewenangan pemerintah daerah untuk provinsi. tugas secara vertikal, horizontal, dan/atau diagonal baik di dalam maupun di luar Instansi Pemerintah dalam hal melaksanakan tugas pokok Jabatan. 2. (031) 5345689. Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengatakan, optimalisasi pemanfaatan aset dapat. Menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut: Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Dokumen ini berisi materi presentasi tentang transisi PAUD ke SD yang disampaikan oleh Dona Paramita dari Direktorat PAUD Kemdikbudristek. Ketidakmandirian daerah berarti ketergantungan. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 2. Fitur tersebut, yaitu: Monitoring mutasi transaksi dan saldo rekening. Menurut PP ini, JF ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta menyepakati. Badan Tenaga Nuklir Nasional, disingkat BATAN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir. Lebih dari itu, adalah sebuah kekeliruan jika Kemendikbudristek, atas nama UU Pemda, menyatakan bahwa tugas menteri adalah sekadar mendesain norma, standar, prosedur, dan kriteria serta menjadi pengawas dan pembina pemda. Berikut disajikan tabel 3. Sekretariat Daerah. Selain itu, lanjut dia, penyelesaian penyusunan RDTR menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemda, dan DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Survei, pengukuran dan pemetaan merupakan tugas BPN dalam mengurus pertanahan. 1 Surabaya. Aturan ini sebagai pedoman agar Pemda tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakan tugas bantuan hukum dan penyelesaian sengketa. H. Tugas ini merupakan tantangan serius bagi penyedia jasa pengawalan VIP. Hal ini dikarenakan perlindungan terbaik justru dilakukan dengan mewaspadai lingkungan sekitar lokasi untuk mendeteksi kemungkinan adanya aktivitas mencurigakan yang membahayakan. b. bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi; Fungsi LPSE pada K/L dapat bekerja sama dengan K/L terdekat; atau Fungsi LPSE pada K/L/PD dapat. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan b. 3. LHKPN 2023. Nama : Frieska Jayanthi Datau Nim : 1011419255 Kelas : B/semester 3 Tugas Mata kuliah : Pemerintahan Daerah Dosen pengampu : Anotasi Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Asas Pembentukannya Abstrak Penelitian ini difokuskan pada persoalan pembentukan perangkat daerah berlandaskan asas pembentukannya. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, ketentuan dalam menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah: Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK. Anwar Sastro, No. 8. jdih. Berikut tugas dan wewenang Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota selama masa kampanye Pilkada menurut Pasal 9 Ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun. BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang menerima dan menyalurkan zakat & infak dari muzaki untuk mustahik yang membutuhkan. Adapun Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. 123, Medan Telp. Dalam Peraturan Pemerintah No. Badan ini bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang intelijen. 8 Diantaranya adalah belum ada tugas pembinaan yang jelas dalam bentuk kebijakan regulasi untuk. pelaksanaan PTSP Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah. Auditor merupakan jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. d 16. Pengawasan tersebut mencakup. Perencanaan dan pengendalian. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian. 32/2004 pasal 38, gubernur dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : 1. Sejalan dengan RPJM Tahun 2010-2014, dalam Renstra Tahun 2010-2014,Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagai kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja ” Meningkatnya Tingkat Opini BPK terhadap LKPD”. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja,. . Nah, berikut adalah beberapa contoh surat dinas yang diterbitkan oleh instansi pemerintah untuk berbagai keperluan. Ilustrasi Pelayananpublik. pada Jumat, 26 Juni. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah. Saat menemui masyarakat Mapia, Mensos Risma mengatakan, pemerintah harus memperhatikan semua kebutuhan warganya tanpa kecuali. 1/MPR/RI. LIHAT SELENGKAPNYA >> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Survei, pengukuran dan pemetaan merupakan tugas BPN dalam mengurus pertanahan. tugas secara vertikal, horizontal, dan/atau diagonal baik di dalam maupun di luar Instansi Pemerintah dalam hal melaksanakan tugas pokok Jabatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; menanamkan dan memupuk rasa. BIMTEK ONLINE. Super Prioritas (DPSP) Semester 2 Tahun 2022, yang berlangsung di Danau Toba, Sumatera Utara, Rabu (21/12/2022). Menata kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah harus diawasi sebuah lembaga sendiri yang fokus untuk melindungi, menjaga, memantau dan mengawasi hak anak. Materi ini menjelaskan konsep, tujuan, strategi, dan peran Bunda PAUD dalam mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang merdeka belajar. LPNK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden. Tugas pemberian kredit program akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk Pemerintah. Rapat ini merupakan kegiatan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. terdapat empat pemerintah daerah yang sudah sampai pada tahapan pemanfaatan, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya (Yunita & Aprianto, 2018, p. Pengumuman Hasil Seleksi Internal Calon Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 Lihat. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu,. melaksanakan tugas kesekretariatan lainnya yang ditugaskan oleh ketua Tim Pelaksana. Ketertiban dalam penyelenggaraan. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi. Selain tugas dan tanggung jawab di atas, PPSPM memiliki tugas untuk melakukan pengujian SPP yang meliputi : a. perencanaan pembangunan Subbidang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (disingkat ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. JPT sendiri adalah sekelompok jabtan tinggi pada instansi pemerintah yang, seperti sekertaris jenderal, sekertaris kementerian, direktur jenderal, deputi, atau inspektur jenderal. Menjamin keamanan negara dari seluruh mungkin serangan dari luar, serta melindungi supaya tidak terjadi pemberontakan. Demikian semoga tugas Hukum PEMDA PEMDES ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Info Selamat Datang Di Website Resmi Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s. Pasal 2B Tenaga Ahli Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan Non ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah dengan standar keahlian tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dan wewenang DPR yang kaitannya dengan fungsi pengawasan meliputi: Memantau pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah. Inspektorat jenderal sebagai pengawas. Menurut salah satu ahli, Prof Dr. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; DHendianto-BiroHukum BPK-RI/5/26/2008 4 i. 2. a. Membantu pemerintah daerah untuk membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai. Penyerahan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambilMelaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013mengevaluasi SOP AP sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. perangkat Pemerintah membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 00 WIB | Pelayanan Kantor Desa Hari Jumat Pukul 07. 2 2. Kabupaten. Banten ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Perpres ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, kantor wilayah dan kantor pertanahan, kepegawaian, tata kerja, dan pendanaan pada BPN. Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Instansi Pemerintah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. 250 jam per tahun. 6. Pemprov Sultra Gelar Upacara Hari Kesadaran Nasional. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Terkait dengan fungsi UPT, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT dinas ditetapkan dalam Peraturan Walikota. Daya tarik terpenting dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah. Sedangkan, pemerintah dalame. Oleh karena itu dipandang perlu. Melansir laman Direktorat SMP Kemendikbud Ristek, Jumat (12/5/2023), berikut ada 18 peran dan tugas Pemda dalam pelaksanaan PPDB 2023. Tugas Dan Wewenang Pengguna Anggaran (PA). Pasal 28. Jl. Tim Pelaksana; dan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Wassalamualaikum Wr. 2. Bangun sistem peringatan dini (early warning system), perkuat tata kelola yang baik, yang. 1. atas penyelengaraan pemerintah daerah. go. Selanjutnya sebagai lembaga teknis perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, BPKAD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan. (3) Perusahaan diberi kewenangan untuk menarik manfaat atas aset Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang hasilnya dipergunakan oleh Perusahaan untukPerpres No. Dalam artikel kali ini akan dibahas mengenai tugas pembantuan sebagai salah satu cara atau jenis hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana yang telat diatur dalam undang-undang. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. Surat yang berisikan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dikeluarkan PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama. Staf Ahli Kepala Daerah merupakan jabatan yang “strategis”, karena perannya sangat besar membantu kepala daerah dalam. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung. Dalam Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), yang dimaksud Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan. ASET DAERAH / BARANG MILIK DAERAH FUNGSI PENGELOLAAN ASET DAERAH / KEKAYAAN DAERAH Pemda (pemerintah daerah) perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melaksanakan manajemen / pengelolaan aset daerah / Barang Daerah secara profesional transparan, akuntabel, efesien and efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian and pemanfaatan serta pengawasannya. 03/SD/K/. 543 . berasal dari selain pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, dan BUMD; 9. Hal tersebut dikarenakan administrasi pemda merupakan bagian dari ruang lingkup administrasi negara. Selama ini pemerintah daerah lebih banyak diberikan hak otonomi dalam bidang tugas membentuk perundang-undangan sendiri (zelfwetgeving) seperti peraturan daerah (perda) dan keputusan daerah serta hak melaksanakan sendiri (zelfuitvoering). com - Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi. ketimbang hanya menangani tugas administratif yang berulang. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. UNDANGAN PENYERAHAN SK PPPK FORMASI TAHUN 2022. Pemerintah meneribitkan aturan baru tentang Tata Naskah dinas untuk diberlakukan di seluruh pemerintahan daerah. koordinasi pembinaan dan pengawasan. Ketentuan yang berlaku hanya bagi jenis pendidikan. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun. Administrasi Pengesahan Fotocopi Surat Keputusan Pensiun. 2. Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Berikut adalah tugas dan fungsi dari pemerintahan pusat serta daerah dikutip dari Buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6 SD/MI: 1. Pendidikan No. id- Sebuah negara akan ada jika ada sebuah pemerintahan yang memimpin dan mengatur. Adapun, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).